Perdana Menteri Inggris, Theresa May, menyatakan sedang mempersiapkan untuk mundur dari jabatannya pada akhir Juni mendatang. Dia bakal melepas posisinya jika usul persyaratan pengunduran diri negaranya dari Uni Eropa (Brexit) disetujui parlemen. "Perdana Menteri (May) memutuskan untuk menjamin kepastian pengunduran di kita dari Uni Eropa," kata Ketua Komite 1922 Partai Konservatif, Graham Brady, seperti dilansir Reuters, Jumat (17/5). May memang menjanjikan akan meninggalkan kalau usulannya soal persyaratan Brexit disetujui. Namun, sejawat di partainya mendesak dia harus tetap hengkang dari pemerintahan jika argumennya soal syarat Brexit ditolak untuk keempat kali. Pemerintah Inggris menyatakan para anggota legislatif di parlemen baru bisa membahas dan melakukan pemungutan suara terkait Rancangan Undang-Undang Persetujuan Pengunduran Diri dari Uni Eropa pada 3 Juni mendatang. "Saya dan May telah sepakat akan bertemu menjelang pembahasan RUU untuk menetapkan waktu pemilihan umum untuk memilih penggantinya," kata Brady. Saat menggelar jajak pendapat terkait keanggotaan di Uni Eropa pada 2016, warga Inggris sebagian besar memilih untuk hengkang dari blok itu. Penduduk yang menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa mencapai 52 persen, sedangkan yang menolak 48 persen. Akan tetapi, May yang menggantikan David Cameron karena mengundurkan diri lantas terjebak dalam pusaran kemelut perundingan Brexit yang berlarut-larut dengan parlemen. Kondisi itu membuat penduduk Inggris dan Uni Eropa meragukan keputusan Inggris untuk benar-benar hengkang dari blok itu. Bahkan usul rancangan UU Brexit yang diajukan May tiga kali ditolak oleh parlemen. Sejawat May di Partai Konservatif, Boris Johnson, menyatakan sudah siap maju sebagai kandidat untuk menggantikan May. Uni Eropa (UE) menyatakan mengabulkan permohonan Inggris untuk meminta perpanjangan waktu tenggat keputusan untuk keluar dari blok itu (Brexit) hingga 31 Oktober. Mereka memberikan waktu selama enam bulan supaya pemerintah dan parlemen Inggris bisa mengambil keputusan apakah akan keluar dengan atau tanpa kesepakatan (deal or no deal), atau malah batal sama sekali. Selama ini, kubu pemerintah dan oposisi di Inggris masih belum mendapatkan titik temu kesepakatan yang harus dicapai dengan Uni Eropa sebelum Inggris hengkang. May ingin Inggris tetap memiliki hubungan dagang dengan Uni Eropa, sementara pihak oposisi mendesak agar negara mereka benar-benar memutus hubungan dengan blok tersebut. Jika referendum baru benar-benar digelar, rakyat Inggris akan kembali memilih ingin keluar dari Uni Eropa atau tidak. Sumber: CnnIndonesia