Parlemen Iran menyetujui rancangan undang-undang yang menyatakan seluruh anggota Angkatan Bersenjata Amerika Serikat di Timur Tengah adalah teroris. Hal itu dilakukan sehari setelah keputusan AS menyatakan pasukan elite Iran, Garda Revolusi, masuk dalam daftar teroris mulai berlaku. Seperti dilansir The Guardian, Rabu (17/4), RUU itu awalnya diajukan oleh Menteri Pertahanan Iran, Jenderal Amir Hatami. Isinya adalah mereka berhak menggunakan kekuatan hukum, politik, dan diplomatik untuk menghambat langkah AS di Timur Tengah. Sebelum beleid itu disahkan, sempat terjadi debat panas di antara anggota parlemen Iran. Sejumlah legislator faksi garis keras mendesak supaya RUU itu bisa menyatakan seluruh angkata bersenjata AS sebagai teroris. Akan tetapi, parlemen tetap mengesahkan RUU sesuai dengan tujuan awal. Dalam rapat itu, 204 dari 207 anggota setuju. Dua orang menentang dan satu menyatakan abstain. Meski tidak secara langsung menyatakan akan menggunakan kekuatan militer, kemungkinan besar langkah Iran bakal menghambat gerak-gerik AS melalui jalur diplomatik dan kerja sama dalam bidang pertahanan di sejumlah negara di kawasan Timur Tengah. Apalagi Irak dan Libanon juga dekat dengan Iran dan AS. Ini adalah balasan Iran karena AS terlebih dulu menyatakan pasukan elit mereka sebagai teroris. Pada 2007, Kementerian Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap satuan khusus IRGC, Pasukan Quds, yang bertindak sebagai perwakilan militer Iran dalam wilayah konflik di luar negeri. Mereka menyatakan pasukan itu mendukung terorisme dan menjadi perangkat Iran untuk terlibat mendukung kelompok teroris dan pemberontak. Dua tahun lalu, Panglima IRGC, Mohammad Ali Jafari, memperingatkan jika AS menggolongkan satuannya sebagai kelompok teroris, maka mereka akan menganggap seluruh pasukan AS di luar negeri seperti kelompok ISIS. Pengaruh IRGC bukan cuma di dunia militer, tetapi juga termasuk di sektor ekonomi dan politik. Mereka bisa dibilang badan keamanan paling kuat di Iran.Pasukan ini berkekuatan 125 ribu orang, terdiri dari matra darat, laut, dan udara. Mereka berada di bawah kewenangan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khameini. IRGC juga bertanggung jawab terhadap program pengembangan rudal Iran. Mereka menyatakan mempunyai peluru kendali dengan jarak jelajah sampai 2000 kilometer, dan bisa menjangkau Israel serta pangkalan militer AS di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo, menyatakan langkah itu diambil untuk meningkatkan tekanan kepada Iran dengan cara mengisolasi dan mengalihkan sejumlah sumber uang yang tadinya diklaim digunakan membiayai kegiatan terorisme di kawasan Timur Tengah. Di samping itu, AS juga ingin supaya Iran tidak terus-terusan menggoyang stabilitas region. Pompeo mengklaim bukti-bukti aksi terorisme Iran ditarik jauh hingga dekade 1980-an. Yakni ketika terjadi serangan terhadap barak Korps Marinir AS di Beirut, Libanon pada 1983. Sumber: CnnIndonesia