Jakarta -- Puluhan Suku Anak Dalam (SAD) dan petani yang bermukim di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambimulai menggelar aksi jalan kaki dari Provinsi Jambi ke Jakarta pada Rabu (28/8) siang ini. Aksi ini demi menagih janji Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan konflik lahan antara SAD dan petani dengan PT Berkat Sawit Utama/PT Asiatic Persada. Nurman selaku koordinator lapangan aksi jalan kaki tersebut mengatakan dalam waktu satu hingga dua hari ke depan, rombongan diperkirakan baru akan sampai Tempino, dekat perbatasan Jambi dan Palembang. "[Diperkirakan sampai Jakarta] 43 hari," kata Nurman kepada CNNIndonesia.comsaat dihuhungi, Rabu (28/8). Nurman menjelaskan sekitar pukul 10.00 WIB, rombongannya akan menyampaikan aspirasi di depan kantor Gubernur Jambi sebelum berangkat ke Jakarta. Setelah itu mereka akan istirahat dan makan siang. Pada pukul 14.00 WIB perjalanan itu akan dimulai. Nanti mereka akan menyeberang ke Pulau Jawa menggunakan kapal. Ia juga mengatakan hingga saat ini belum ada halangan dari pihak manapun terhadap aksi jalan kaki itu. Menurutnya aparat keamanan pun mendukung aksi tersebut. "Sekiranya [aparat] memberikan saran hati-hati di jalan," kata dia. Sebelumnya korlap aksi lainnya, Amirudin Todak menuturkan SAD dan petani menolak pengukuran ulang lahan perpanjangan Hak Guna Usaha milik PT Asiatic Persada. Selain karena pengukuran tak melibatkan tokoh SAD, ia menyatakan lahan PT Asiatic Persada merupakan lahan konflik. Lebih lanjut, Amirudin menyampaikan sampai saat ini belum ada mediasi antara pihaknya dengan PT Asiatic Persada sejak konflik terjadi pada 1986/1987. Ia menduga hal itu urung terlaksana karena PT Asiatic Persada tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan lahan HGU. "Sampai ini hari tidak bisa membuktikan bahwa ini izin HGU yang sebenarnya," ujarnya, Selasa (27/8). Di sisi lain, Amirudin menyampaikan pihaknya telah meminta Pemkab Batanghari, DPRD Batanghari, dan Badan Pertanahan Nasional Batanghari untuk mengkur lahan milik SAD yang diakui oleh peta mikro, yakni 3.550 hektar. Hingga kini CNNIndonesia.com masih berusaha menghubungi pihak perusahaan yang terlibat konflik dengan Suku Anak Dalam. Sumber : cnnindonesia.com