Jakarta -- Pemerintah memprediksi musim kemarau tahun ini bakal mengakibatkan 48.491.666 jiwa terancam kekeringan di 28 provinsi. Kemarau tahun ini lebih kering dari 2018 lalu. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia terjadi mulai Juli sampai Oktober 2019. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Dody Usodo Hargo Suseno di kantornya, Jakarta, Selasa (30/7). "Puncaknya akan terjadi di bulan Agustus, dan kekeringan tahun ini akan melebihi kekeringan pada tahun 2018. Memang Itu resiko daerah tropis sepeti itu," kata Dody. Dody mengatakan wilayah yang sudah mengalami kekeringan di antaranya pesisir selatan Pulau Jawa. Ancaman kekeringan pada musim kemarau tahun ini, lanjut Dodi, akan melanda sedikitnya 28 provinsi. "Ancaman kekeringan itu akan melanda di 28 provinsi, dengan luas wilayah 11.774.437 ha dan ini masyarakat yang akan terpapar dari luasan itu adalah 48.491.666 jiwa," ujarnya. Dody menyebut sebanyak 55 kepala daerah juga telah menetapkan surat keputusan bupati dan wali kota tentang siaga darurat bencana kekeringan. Kepala daerah ini antara lain berasal dari Provinsi Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). "Upaya yang sudah dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait diantaranya pendistribusian air bersih. Data kemarin itu sudah didistribusikan 7.045.400 liter air, kemudian penambahan jumlah tanki air, pembuatan sumur bor, dan kampanye hemat air," tuturnya. Dody menyebut selain dampak kekeringan, musim kemarau juga akan memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah. Menurutnya, untuk mengantisipasi karhutla, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menerjunkan satuan tugas (satgas). Ia mengatakan satgas yang berjumlah 1.502 orang itu sudah diterjunkan ke wilayah Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, serta Kalimantan Tengah. "Tugasnya disamping ikut mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, juga memberikan edukasi kepada masyarakat yang kemungkinan besar akan terdampak dari karhutla tersebut," ujarnya. Sumber : cnnindonesia.com